Mahasiswa/Alumni Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung17 Juni 2022 1252Jawaban yang benar adalah E. Tidak taat asas dan aturan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia HAM dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah, karena faktor aparat dan penindakannya yang tidak taat asas dan aturan, hal ini menyebabkan penegakan HAM di Indonesia menjadi tidak maksimal. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor aparat dan penindakannya merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia berupa tidak taat asas dan aturan, sehingga jawaban yang benar adalah E.

DownloadLogo Tut Wuri Handayani Versi Asli Kemdikbud - Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik atau yang lebih dikenal dengan Tut Wuri Handayani banyak kita temukan di internet, banner atau pada penggunaannya di dunia pendidikan. Akan tetapi logo tut wuri yang kita temui kadang mengalami beberapa variasi dan perubahan.

Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia Selamat Datang di Web Pendidikan Hallo sobat Edukasi Lovers, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua. Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia Berikut Ini Pembahasan Selengkapnya Terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat terciptanya penegakan HAM yang secara berkeadilan di Indonesia. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, secara umum dapat kita identifikasi sebagai berikut 1. Faktor Kondisi Sosial – Budaya 1 Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia HAM,terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan, dan sebagainya. 2 Stratifikasi dan status sosial ; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks heterogen. 3 Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. 2. Faktor Kebijakan Pemerintah 1 Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia HAM. 2 Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. 3 Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan pembangkangan. 3. Faktor Komunikasi dan Informasi 1 Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antardaerah. 2 Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat software dan hardware yang diperlukan. 3 Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. 4. Faktor Perangkat Perundangan 1 Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. 2 Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan. 5. Faktor Aparat dan Penindakannya 1 Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. 2 Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3 Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang jalan pintas’ untuk memperkaya diri. Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia HAM Di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers semuanya. Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan web pendidikan ini menjadi lebih baik. Jika ada permintaan, pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan berikan komentar sobat semua di kolom komentar di bawah Kasih…Salam Edukasi…

Peraturanperundang-undangan yang sulit untuk diimplementasikan Faktor aparat dan penindakannya a. Adanya oknum aparat yang mengabaikan prosedur kerja yang sesuai HAM b. Penyimpangan oleh aparat karena tingkat pendiidkan dan kesejahteraan yang berbeda c. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh aparat masih diskriminatif.

Faktor aparat dan penindakan-penindakannya law enforencement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa... a. Tidak taat asas dan aturan b. Prosedur kerja terbagi-bagi c. Sering memberikan kemudahan d. Waktu yang belum optimal e. Tingkat pendidikan heterogen memberikan kemudahan Faktoraparat dan penindakannya-> Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. Contohnya: Aparat tersebut yang membubarkan demonstrasi dan menembakan peluru telah mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. Karna setau saya hak asasi manusia ^{★ SMA Kelas 11 / Hak Asasi Manusia HAM - PKn SMA Kelas 11Faktor aparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu berupa ….A. tidak taat asas dan aturanB. waktu yang belum optimalC. prosedur kerja yang terbagi-bagiD. tingkat pendidikan yang heterogenE. sering memberi kemudahanPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Ulangan Harian Bahasa Inggris SMA Kelas 11I think you should join an English SuggestionB. OfferCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Materi Latihan Soal LainnyaTry Out IPA 2 SD Kelas 6Tema 5 Subtema 3 SD Kelas 4TIK SD Kelas 1Tema 3 Subtema 1 - SD Kelas 4IPA Tema 8 SD Kelas 6Penilaian Harian PAI SD Kelas 6PAT Sosiologi SMA Kelas 10Ulangan Harian Bahasa Inggris SMA Kelas 11PAS Seni Budaya dan Prakarya Semester 1 Ganjil SD Kelas 6UTS Tema 1 Subtema 1 dan 2 SD Kelas 6 Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia.} ^{FaktorAparat dan Penindakannya. (Law Enforcement) 1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. 2. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang (jalan pintas) untuk memperkaya diri. 3. Pelaksanaan}

Manusia memiliki hak asasi yang telah melekat bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah setiap manusia memiliki martabat yang sama. Martabat ini bukanlah pemberian sesama manusia melainkan sesuatu yang dimiliki manusia karena dia adalah manusia. Martabat atau hak asasi tidak dapat dirubah oleh siapapun dengan cara apapun. Namun, tidak semua orang menyadari akan hak asasi ini baik secara pengakuan maupun perlakuan. Pada nyatanya, pengakuan terhadap hak asasi lebih mudah dibanding dengan perlakuannya. Hal itu terbukti dengan banyakanya kasus pelanggaran HAM yang sering merebak disetiap sudut kehidupan. Oleh karena itu, mempelajari HAM merupakan sesuatu yang penting bagi semua orang sehingga kita dapat memperlakukan hak – hak asasi itu secara nyata sesuai dengan kemanusiaan.

Faktoraparat dan penindakannya (law enforcement) merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa . a. Waktu yang belum optimal d. Tingkat pendidikan heterogen b. Prosedur kerja terbagi-bagi e. Sering memberi kemudahan c. Tidak taat asas dan aturan - Sebelum mengetahui apa saja faktor penghambat penegakan HAM atau Hak Asasi Manusia, sebaiknya pahami terlebih dulu pengertian dari hak. Hak adalah kuasa atau wewenang yang dimiliki atas sesuatu. Sementara hak asasi manusia merupakan suatu konsep hukum dan normatif, di mana manusia mempunyai hak-hak yang terikat pada dirinya karena ia adalah seorang asasi manusia memiliki sifat yang universal, karena pemberlakuannya adalah kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa Dudi 2009, terdapat beberapa definisi mengenai apa itu hak asasi manusia, yaitu Hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya dia tidak akan bisa hidup selayaknya manusia. Hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan lahir dan hadirnya manusia di kehidupan masyarakat. Hak yang dibawa sedari lahir yang melekat pada esensinya sebagai wujud anugerah dari Tuhan. Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung,serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan menurut Thaib 1988, hak asasi atau bisa disebut juga hak dasar merupakan hak pokok yang dimiliki oleh manusia sebagai pembawaan semenjak lahir, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia asasi wajib dipenuhi tuntutan-tuntutannya sebab hal tersebut bersifat fundamental dan oleh karenanya, hak-hak tersebut wajib dipenuhi sebab hak-hak tersebut menunjukkan nilai subjek hak atau dengan kata lain sebagai perintah yang harus Penegakan HAM di Indonesia Pelaksanaan HAM di Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan kurang baik jika mengingat beberapa kasus pelanggaran yang terjadi seperti penanganan kasus Aceh, Timor Timur,Maluku, Poso,Papua, Semanggi, serta Tanjung upaya pun dilakukan untuk melindungi HAM serta menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa upaya itu antara lain Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Menetapkan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden yang fungsinya untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM. Faktor Penghambat Penegakan HAM di Indonesia Terdapat beberapa faktor penghambat dalam menegakkan HAM yaitu antara lain1. Kondisi PoleksosbudhankamDunia politik di Indonesia dianggap mempunyai andil besar terhadap pelanggaran HAM sebab masih belum mencapai arah yang benar-benar demokratis. Kondisi ekonomi juga berperan dalam penghambat penegakan HAM sebab banyak ketimpangan dan ketidaksejahteraan di pula kondisi perbedaan peta berfikir yang didasari suku, ras, agama, etnis, dan antar golongan, dan juga keamanan yang terkadang memicu pelanggaran HAM itu Faktor Komunikasi dan InformasiKeakuratan serta kebenaran informasi dan komunikasi adalah langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang ada kaitannya dengan HAM serta hak lain sebagai warga Kebijakan PemerintahBeberapa kebijakan seringkali tidak memerhatikan perihal hak-hak masyarakat serta tidak semua orang di pemerintahan membuat kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi Perangkat PerundanganMasalah interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi merupakan contoh peraturan perundangan tentang hak asasi manusia di Indonesia yang sudah banyak namun masih belum cukup termasuk yang ada di UUD 1945 dengan Faktor Aparat dan PenindakannyaPenegak hukum yang mengabaikan prosedurk kerja seringkali membuat celah dan peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM. Ditambah masih banyak juga permasalahan pada birokrasi serta tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum juga Dasar Hukum & Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1998-Sekarang Apa Saja 30 Macam Hak Asasi Manusia HAM Menurut PBB? Hubungan Pancasila dengan Kewajiban dan Hak Asasi Manusia HAM - Pendidikan Kontributor Fajri RamdhanPenulis Fajri RamdhanEditor Dhita Koesno JawaTimur, menjadi salah satu wilayah tujuan pengiriman kayu ilegal hasil dari pembalakan liar hutan-hutan di luar Jawa, yang penindakannya secara hukum sulit dilakukan. Ini, kata Ichwan, tidak lepas dari lemahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Undang-Undang ini rencananya akan Soal dan jawaban tentang hak asasi manusia – Hak asasi manusia merupakan salah satu materi pada mata pelajaran PKn SMA/MA. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai Hak Asasi Manusia, daam artikel ini akan kami uraikan tentang latihan soal yang membahas tentang HAM beserta jawabannya. Jenis soal yang kami bagikan dalam materi HAM ini yaitu soal pilihan ganda /pilgan multiple choice. Untuk kunci jawabannya sudah kami sediakan pada akhir soal. Berikut ini daftar pertanyaan tentang HAM dan jawabannya. Buka juga 45 Soal Pilihan Ganda tentang HAM dan kunci jawabannya Soal Pilihan Ganda Bab Hak Asasi Manusia 1. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Pengertian HAM tersebut merupakan pengertian menurut ... a. Aristoteles b. Komisi HAM PBB c. John Locke d. Koentjoro Poerbopranoto e. UU No. 39 tahun 1999 2. HAM berkaitan dengan hak kemerdekaan, hak hidup, dan hak unyuk mempunyai sesuatu yang tidak boleh diganggu gugat, karena .... a. sudah dibawa manusia sejak lahir b. diturunkan dari orang tua c. bersifat ekslusif dan sangat pribadi d. dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan e. merupakan eksistensi manusia yang bermartabat 3. Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan HAM dalam bidang sosial dan budaya yaitu .... a. Mengembangkan kebudayaan b. Memperoleh pendidikan secara gratis c. Memperoleh pengajaran serta mengembangkan kebudayaan d. Memperoleh pengajaran e. Memilih perguruan tinggi 4. Faktor aparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu berupa .... a. Tidak taat asas dan aturan b. Waktu yang belum optimal c. Prosedur kerja yang terbagi-bagi d. Tingkat pendidikan yag heterogen e. Sering memberi kemudahan 5. Salah satu upaya penghormatan dan penegakan Haka Asasi Manusia di Indonesia, yaitu dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang diatur dalam .... a. UU Nomor 26 Tahun 2000 b. UU Nomor 5 Tahun 1998 c. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 d. UU Nomor 39 Tahun 1999 e. Keppres Nomor 129 Tahun 1999 6. Berikut ini merupakan kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional yaitu .... a. Pelecehan nama baik kepala negara b. Genocida c. Pencurian uang di bank internasional d. Sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang e. Pembunuhan terhadap orang asing 7. Bentuk perhatian pemerintah terhadap penegakan HAM di Indonesia yaitu .... a. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan b. Memilih jaksa agung yang berani c. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah d. mengembangkan kebebasan pers e. Membentuk pengadilan HAM dan Komnas HAM 8. Contoh kejahatan kemanusiaan yang berat salah satunya yaitu politik perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan yang dinamakan .... a. Apartheid b. Genocida c. Projustisia d. Aneksasi e. Koneksitas 9. Piagam HAM sedunia terdapat pada .... a. Universal Declaration of Human Right b. Bill of Right c. Magna Charta d. Declaration of Independence e. Declaration des Droit de L’homme et du 10. Penanganannya kejahatan berat yang berskala internasional menjadi tanggung jawab … a. Mahkamah Internasional b. Dewan Keamanan PBB c. Pemerintah negara tempat peristiwa d. Pemerintah negara pihak yang menjadi korban e. Pemerintah negara-negara didunia 11. Perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal .... a. 28 J ayat 1 b. 29 ayat 2 c. 28 I ayat 5 d. 28 J ayat 2 e. 28 I ayat 4 12. Kedudukan Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan internasional yaitu di .... a. Paris, Perancis b. Tokyo, Jepang c. Den Haag, Belanda d. Sarajevo, Yugoslavia e. New York, AS 13. Majelis Umum PBB mengeluarkan deklarasi HAM sebagai upaya penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dijadikan sebagai hari HAM sedunia yaitu pada tanggal .... a. 10 Nopember b. 11 Desember c. 21 April d. 15 Desember e. 10 Desember 14. Di bawah ini merupakan empat HAM yang disampaikan FD Roosevelt, kecuali .... a. Hak mencukupi kebutuhan b. Hak mengeluarkan pendapat c. Hak untuk berorganisasi d. Hak menganut agama e. Hak bebas dari rasa takut 15. Berikut ini merupakan contoh sikap menghormati pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu .... a. Cinta sesama b. Melakukan musyawarah untuk mufakat c. Kerja keras dengan terpaksa d. Cinta tanah air dan bangsa e. Menikmati hasil karya orang lain 16. Dalam kehidupan sehari-hari, Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu... a. Memiliki martabat yang luhur b. Diberi kebebasan dalam memiliki harta c. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat d. Hak memeluk agama tanpa batasan e. Melakukan perubahan sesuai ajaran agama Soal dan Jawaban Tentang Hak Asasi Manusia 17. Pembentukan Komnas HAM di Indonesia sesuai dengan dasar hukum berupa …. a. Keputusan Presiden No 10 Tahun 1997 b. PP No 30 Tahun 1993 c. Inpres No 50 Tahun 1994 d. Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 e. Keputusan Presiden No 20 Tahun 1993 18. Di Indonesia, salah satu hambatan dalam penegakan HAM yang berupa prinsip sipil yaitu .... a. Jaksa penuntut yang berpengalaman menangani kasus belum ada b. Ekonomi masyarakat masih lemah c. Hakim tidak bisa menentukan kesimpulan tentang pelanggaran HAM d. Lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat e. keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM masih rendah 19. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh hak asasi dalam bidang politik adalah …. a. Hak memiliki sesuatu b. Hak ikut serta dalam pemerintahan c. Hak dipilih dalam Pemilihan Umum d. Hak memilih dalam Pemilihan Umum e. Hak mendirikan parpol 20. Berikut ini yang termasuk lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu …. a. PGRI b. PWI c. ICW d. KORPRI e. KONTRAS 21. Piagam HAM tertua di dunia yaitu …. a. Habeas Corpus Act b. Bill of Rights c. Magna Charta d. Petition of Rights e. Universal Declaration of Human Rights 22. Bahan-bahan hasil temuan Komisi HAM PBB mengenai pelanggaran HAM Internasional oleh suatu negara anggota PBB, kemudian disampaikan kepada …. a. Dewan Keamanan PBB b. Sidang Umum PBB c. Dewan Ekonomi dan Sosial d. Sekretais Jenderal PBB e. Mahkamah Internasioanl 23. Negara Indonesia sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk …. a. Memboikot berbagai barang dari negara-negara bekas penjajah b. Membantu negara-negara terjajah c. Mendukung perjuangan negara-negara yang masih dijajah d. Mengingatkan negara-negara bekas penjajah e. Mengakui dan menghormati Piagam HAM sedunia 24. Di bawah ini yang tidak termasuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yaitu …. a. Kasus di Papua b. Peristiwa Tanjung Priok c. Daerah Operasi Militer di Aceh d. Haur Koneng di Tasikmalaya e. Penggulingan Soeharto 25. Perkara kejahatan internasional yang tidak ditangani oleh ICC International Criminal Court yaitu …. a. Genosida b. Terorisme c. Kejahatan perang dan agresi d. Kasus-kasus Pelangaran HAM e. Kejahatan kemanusiaan 26. Berbagai prinsip yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menjunjung tinggi HAM, artinya negara .... a. Melindungi HAM b. Menghormati hak dan persamaan c. Patriotisme dalam perjuangan d. Mengakui dan menghormati HAM e. Menjamin HAM 27. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal.... a. 27 ayat 1 b. Pembukaan c. 28 d. 28 A e. 28 C 28. Setiap individu mempunyai hak asasi, yaitu salah satunya hak untuk dilindungi dalam keadaan normal atau dinamakan juga dengan .... a. DUHAM b. Derogable rights c. By omission d. By comission e. Non derogable rights 29. Salah satu tantanga negara Indonesia dalam penegakan HAM yaitu masih adanya ”kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu .... a. Memindahkan paksa kelompok tertentu b. Membunuh anggota kelompok tertentu c. Pemindahan penduduk secara paksa d. Membuat menderita kelompok tertentu e. Pemusnahan fisik sebagian/seluruhnya 30. Hal-hal yang masih menjadi keprihatinan bangsa-bangsa beradab di dunia saat ini adalah masalah-masalah mengenai .... a. HAM, Perlombaan senjata, dan demokrasi b. HAM, Demokratisasi, dan perdagangan c. HAM, terorisme, dan lingkungan d. demokrasi, HAM, dan kelestarian lingkungan e. Lingkungan, demokrasi, dan keterbelakangan 31. Pengakuan dan perlindungan HAM memiliki arti bahwa ... a. Setiap manusia mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum b. Negara menjamin setiap warga Negara c. Setiap tindakan harus sesuai dengan HAM d. Hukum yang mengatur HAM e. Persamaan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya 32. Pemerintah membentuk lembaga Komnas HAM alasannya yaitu … a. menegakkan masalah HAM di Indonesia b. Demi kepentingan bangsa dan negara c. Sudah ada perjuangan Hak Asasi Manusia sejak dulu kala d. Karena negara Indonesia berdasarkan HAM e. Karena Hak Asasi Manusia merupakan hak manusia sejak lahir 33. Pelanggaran HAM dibagi menjadi pelanggaran HAM ringan dan berat. Berikut ini contoh kasus pelanggaran HAM ringan yaitu …. a. Penembakan mahasiswa di Trisakti b. Kasus pencurian c. Tragedi semanggi berdarah d. Kejahatan genosida e. Daerah operasi militer di Aceh 34. Makna yang dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yaitu ... a. Negara yang rakyatnya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan b. Hanya ada 5 agama yang diakui oleh negara c. Adanya jaminan hukum kebebasan dalam beragama oleh negara d. Negara berdasar atas Ketuhanan YME e. Kebebasan untuk rakyat untuk tidak memeluk suatu agama 35. Perhatikan uraian berikut 1 Lahirnya NKRI 2 Titik tolak pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat 3 Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 4 Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat 5 Bentuk akhir perjuangan bangsa melawan kaum penjajah Berdasarkan uraian tersebut, yang merupakan hakikat dari Proklamasi Kemerdekaan ditunjukan nomor ... a. 2, 4, dan 5 b. 1, 2, dan 3 c. 1, 2, dan 4 d. 1, 2, dan 5 e. 1, 3, dan 3 36. Pembukaan UUD Tahun 1945 tidak bisa diubah oleh siapa pun, karena dengan mengubahnya pada dasarnya ... a. Pembubaran terhadap perjanjian luhur bangsa b. Pembubaran Negara Proklamasi c. Pengingkaran terhadap dasar negara d. Pengkhianatan terhadap negara e. Pengingkaran terhadap negara dan bangsa 37. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menunjukkan dalil objektif, maknanya … a. Aspirasi bangsa Indonesia didalam membebaskan diri dari penjajah b. Momentum perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia c. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia d. Kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir dari perjuangan bangsa e. Penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan 38. Makna yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu … a. Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak b. Susunan negara, fungsi serta tujuan negara RI c. Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan d. Memotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius e. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 39. Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 dengan Pembangunan Nasional yaitu … a. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia b. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh cita-cita moral rakyat yang luhur c. Berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab d. Pembangunan nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat e. Berhasilnya pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia Buka juga Soal PPKN tentang Perkembangan Hak Asasi Manusia HAM Kunci Jawaban Soal Bab Hak Asasi Manusia HAM 1 E 11 E 21 C 31 C 2 D 12 C 22 E 32 A 3 C 13 E 23 E 33 B 4 A 14 C 24 E 34 C 5 D 15 B 25 B 35 B 6 B 16 C 26 D 36 B 7 E 17 D 27 D 37 E 8 A 18 E 28 B 38 B 9 A 19 A 29 D 39 C 10 A 20 E 30 C Link Download Soal Bab HAM Demikian soal dan jawaban tentang Hak Asasi Manusia HAM. Semoga pemahaman kita mengenai HAM dapat meningkat. Silahkan download soal di atas melalui link yang sudah disediakan. PENEGAKANHUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGELANDANG DAN MENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG Galih Riana Putra Intaran; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Review Of Faktor Aparat Dan Penindakannya 2023. Aparat yang dimaskud disini adalah aparat kepolisian. Faktor aparat pemerintah dan penindakannya merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia, Asasi Manusia PKN kelas X SMK from faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia, yaitu berupa. Faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia., yaitu berupa. Tidak taat asas dan aturan Sekolah Menengah Pertama Terjawab Faktor Aparat Dan Penindakannya Adalah Salah Satu Hambatan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia, yaitu berupa? Faktor aparat dan penindakannya penegak hukum yang mengabaikan. Web faktor aparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di indonesia, yaitu Faktor Aparat Dan Penindakannya Adalah Salah Satu Hambatan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Yaitu taat asas dan aturan b. Tidak taat asas dan aturan. Web salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya hak asasi manusia ham dalam penyelenggaraan Aparat Dan Penindakannya Law Enforcement Merupakan Salah Satu Hambatan Dalam Penegakan Ham Di Indonesia., Yaitu yang belum optimal d. Faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia., yaitu berupa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat 04 Mei 2022 11 yang dimaskud disini adalah aparat kepolisian. Web faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia, yaitu berupa. Web jawaban terdapat banyak faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan ham manusia di Satu Faktor Yang Menjadi Hambatan Yakni faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia, yaitu berupa? Web aparat dan penindakannya; Web faktor aparat dan penindakannya adalah salah satu hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di indonesia, yaitu berupa. Berita Faktor Aparat Dan Penindakannya Trending Reviewed by Bumbu Bumbu Masakan on April 15, 2023 Rating 5

Pengakuandan upaya menegakkan hak asasi manusia di indonesia 3. (5) faktor aparat dan penindakannya. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini merupakan upaya sederhana contoh perilaku yang mampu mendukung upaya penegakan ham di indonesia baik melalui lingkungan sekolah,keluarga,masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah masih

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut .... a. Komisi HAM PBB d. Koentjoro Poerbopranoto b. John Locke e. UU No. 39 tahun 1999 c. Aristoteles 2. Hak Asasi Manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat, karena .... a. Diturunkan dari orang tua kandung d. Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan b. Bersifat sangat pribadi dan ekslusif e. Merupakan eksistensi manusia bermartabat c. Sudah dibawa sejak manusia lahir 3. Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia bidang sosial dan budaya adalah .... a. Mendapat pengajaran b. Memilih perguruan tinggi negeri c. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan d. Mengembangkan kebudayaan e. Mendapatkan pendidikan secara gratis 4. Faktor aparat dan penindakannya law enforcement merupakan salah satu hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu berupa .... a. Waktu yang belum optimal d. Tingkat pendidikan heterogen b. Prosedur kerja terbagi-bagi e. Sering memberi kemudahan c. Tidak taat asas dan aturan 5. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam .... a. UU No. 5 Tahun 1998 d. UU No. 39 Tahun 1999 b. Keppres No. 181 tahun 1998 e. Keppres No. 129 Tahun 1999 c. UU No. 26 Tahun 2000 6. Kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional adalah .... a. Genocida d. Sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang b. Pencurian uang di bank internasional e. Pembunuhan terhadap orang asing c. Pelecehan nama baik kepala negara 7. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap penegakan Hak Asasi Manusia adalah .... a. mengembangkan kebebasan pers b. Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM c. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah d. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan e. Memilih jaksa agung yang berani 8. Politik perbedaan warna kulit pernah diterapkan di Afrika Selatan merupakan contoh kejahatan kemanusiaan yang berat. Politik tersebut lazim disebut .... a. Genocida d. Aneksasi b. Projustisia e. Koneksitas c. Apartheid 9. Piagam Hak Asasi Manusia sedunia tercantum dalam .... a. Bill of Right d. Declaration of Independence b. Magna Charta e. Declaration des Droit de L’homme et du Citoyen c. Universal Declaration of Human Right 10. Peristiwa kejahatan berat yang berskala internasional penanganannya menjadi tanggung jawab … a. Dewan Keamanan PBB d. Pemerintah negara pihak yang menjadi korban b. Pemerintah negara tempat peristiwa e. Pemerintah negara-negara didunia c. Mahkamah Internasional 11. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Merupakan bunyi UUD 1945 pasal .... a. Pasal 29 ayat 2 d. Pasal 28 J ayat 2 b. Pasal 28 I ayat 5 e. Pasal 28 I ayat 4 c. Pasal 28 J ayat 1 12. Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan internasional berkedudukan di .... a. Tokyo, Jepang d. Sarajevo, Yugoslavia b. Den Haag, Belanda e. New York, AS c. Paris, Perancis 13. Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM yang merupakan peringatan hari HAM sedunia yaitu pada tanggal .... a. 11 Desember d. 15 Desember b. 21 April e. 10 Desember c. 10 Nopember 14. Berikut ini adalah empat Hak Asasi Manusia yang disampaikan Franklin Delano Roosevelt adalah sebagai berikut, kecuali .... a. Hak mengeluarkan pendapat d. Hak menganut agama b. Hak untuk berorganisasi e. Hak bebas dari rasa takut c. Hak mencukupi kebutuhan 15. Contoh sikap menghormati pelaksanaan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain .... a. Melakukan musyawarah untuk mufakat d. Cinta tanah air dan bangsa b. Kerja keras dengan terpaksa e. Menikmati hasil karya orang lain c. Cinta sesama 16. HAM dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah... a. Diberi kebebasan dalam memiliki harta d. Boleh memeluk agama tanpa batasan b. Kebebasan mengemukakan pendapat e. Melaksanakan perubahan sesuai ajaran agama c. Mempunyai martabat yang luhur 17. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah …. a. PP Nomor 30 Tahun 1993 d. Keppres Nomor 50 Tahun 1993 b. Inpres Nomor 50 Tahun 1994 e. Keppres Nomor 20 Tahun 1993 c. Keppres Nomor 10 Tahun 1997 18. Hambatan penegakan HAM di Indonesia yang berupa prinsip sipil antara lain .... a. Masih lemahnya kesadaan hukum bagi masyarakat b. Masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor pelanggaran HAM c. Hakim tidak dapat menentukan kesimpulan pelanggaran HAM d. Belum adanya jaksa penuntut yang berpengalaman menanganinya e. Lemahnya ekonomi masyarakat 19. Berikut ini adalah contoh hak asasi di bidang politik, kecuali …. a. Hak ikut serta dalam pemerintahan d. Hak memilih dalam pemilu b. Hak dipilih dalam pemilu e. Hak mendirikan partai politik c. Hak memiliki sesuatu 20. Dibawah ini yang termasuk lembaga perlindungan HAM di Indonesia adalah …. a. PWI d. KORPRI b. ICW e. KONTRAS c. PGRI 21. Yang dianggap sebagai piagam HAM tertua di dunia adalah …. a. Bill of Rights d. Petition of Rights b. Magna Charta e. Universal Declaration of Human Rights c. Habeas Corpus Act 22. Bahan-bahan informasi sebagai hasil temuan Komisi HAM PBB tentang pelanggaran HAM Internasional oleh suatu negara anggota PBB, selanjutnya disampaikan kepada …. a. Sidang Umum PBB d. Sekretais Jenderal PBB b. Dewan Ekonomi dan Sosial e. Mahkamah Internasioanl c. Dewan Keamanan PBB 23. Sebagai anggota PBB, Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk …. a. Membantu negara-negara yang terjajah b. Mengingatkan negara-negara bekas penjajah c. Mendukung perjuangan negara-negara yang masih dijajah d. Mengakui dan menghormati Piagam HAM sedunia e. Memboikot barang-barang yang berasal dari negara-negara bekas penjajah 24. Berikut ini adalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah, kecuali …. a. Peristiwa Tanjung Priok d. Haur Koneng di Tasikmalaya b. DOM di Aceh e. Penggulingan Soeharto c. Kasus di Papua 25. International Criminal Court/ICC mengadili perkara-perkara kejahatan internasional berikut ini, kecuali …. a. Terorisme d. Kasus-kasus Pelangaran HAM b. Kejahatan perang dan agresi e. Kejahatan kemanusiaan c. Genosida 26. Diantara prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah menjunjung tinggi HAM, artinya negara .... a. Menghormati hak dan persamaan d. Mengakui dan menghormati HAM b. Patriotisme dalam perjuangan e. Menjamin HAM c. Melindungi HAM 27. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut pengakuan Indonesia tentang HAM yang diatur dalam UUD 1945 .... a. Pembukaan d. Pasal 28 A b. Pasal 28 e. Pasal 28 C c. Pasal 27 ayat 1 28. Setiap individu warga negara mempunyai hak asasi, yaitu salah satunya hak untuk dilindungi dalam keadaan normal atau disebut juga dengan .... a. Derogable rights d. By comission b. By omission e. Non derogable rights c. DUHAM 29. Salah satu tantangan nyata bagi bangsa Indonesia dalam penegakan HAM yaitu masih terdapat ”kejahatan terhadap kemanusiaan”, yaitu berupa .... a. Membunuh anggota kelompok tertentu d. Membuat menderita kelompok tertentu b. Pemindahan penduduk secara paksa e. Pemusnahan fisik sebagian/seluruhnya c. Memindahkan paksa kelompok tertentu 30. Hal-hal yang masih menjadi keprihatinan bangsa-bangsa beradab di dunia saat ini adalah masalah-masalah mengenai .... a. Demokratisasi, HAM dan perdagangan d. HAM, demokrasi dan kelestarian lingkungan b. HAM, terorisme dan lingkungan e. Demokrasi, lingkungan dan keterbelakangan c. Perlombaan senjata, HAM dan demokrasi 1. Menurut Hans Kelsen suatu norma berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi hingga sampai pada norma dasar yang disebut …. a. Stat fundamental norm d. Constitution b. Groundnorm e. Rechsidee c. Norm 2. Stat fundamental norm bagi bangsa Indonesia adalah …. a. Konstitusi d. Undang-Undang b. UUD 1945 e. Peraturan Pemerintah c. Pancasila 3. Pancasila sebagai dasar negara akan lebih tampak perwujudannya dalam suatu negara dalam bentuk …. a. Kehidupan masyarakat sehari-hari d. Peraturan perundang-undangan b. Sistem politik dan ketatanegaraan e. Sistem sosial budaya masyarakat c. Sikap dan perilaku masyarakat 4. Seorang yang menyebutkan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara adalah …. a. Miriam Budiardjo d. Selo Soemardjan b. Notonegoro e. Koentjoroningrat c. Soerjono Soekanto 5. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dasar negara adalah …. a. Dasar berdiri dan tegaknya negara d. Dasar dan sumber hukum nasional b. Dasar kegiatan penyelenggara negara e. Dasar aspirasi politik c. Dasar partisipasi warga negara 6. Konstitusi yang prosedur perubahannya memerlukan prosedur perubahan yang istimewa/rumit adalah konstitusi …. a. Tertulis d. Rigid b. Tidak tertulis e. Kesatuan c. Fleksibel 7. Berikut ini adalah contoh negara yang mempunyai konstitusi fleksibel …. a. Australia d. Kanada b. Amerika Serikat e. New Zealand c. Swiss 8. Berikut ini merupakan substansi yang harus termuat dalam konstitusi, kecuali …. a. Hak Asasi Manusia d. Sistem pemilihan umum b. Lembaga-lembaga negara e. Gagasan politik, moral dan keagamaan c. Cara mengubah konstitusi tersebut 9. Bagian dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat diamandemen adalah …. a. Pembukaan d. Aturan peralihan b. Batang tubuh e. Aturan tambahan c. Pasal – pasal 10. Lembaga negara yang memiliki wewenang mengadakan perubahan amandemen adalah …. a. DPR d. MK b. MPR e. KY c. MA 11. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah …. a. Tidak ada hubungan antara dasar negara dengan konstitusi b. Dasar negara sama dengan konstitusi c. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi d. Dasar negara merupakan sumber bagi konstitusi dan konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara e. Konstitusi merupakan sumber dasar negara dan dasar negara merupakan penjabaran konstitusi 12. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat tentang kekuasaan kehakiman adalah pasal …. a. 22 C – 22 D d. 25 A b. 23 – 23 D e. 26 - 28 c. 24 – 25 13. Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keempat disahkan pada tanggal …. a. 19 Oktober 1999 d. 10 Agustus 2001 b. 18 Agustus 2000 e. 10 Agustus 2002 c. 10 November 2001 14. Konstitusi yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1949 – 1950 adalah …. a. UUD 1945 d. Konstitusi liberal b. Konstitusi RIS e. Konstitusi komunis c. UUDS 1950 15. Berikut ini yang termuat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua adalah …. a. Aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah b. Bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia c. Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME d. Menyatakan asas politik negara e. Memuat rumusan dasar kerohanian negara 16. Peraturan Perundang – undangan yang termuat dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 namun tidak ada pada UU No. 10 Tahun 2004 adalah …. a. UUD 1945 d. Perpu b. Tap MPR e. PP c. Undang-undang 17. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI tersirat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea …. a. I d. IV b. II e. V c. III 18. Syarat konvensi adalah sebagai berikut, kecuali …. a. Isinya melengkapi Undang-Undang Dasar b. Berlaku secara nasional c. Dijalankan dalam praktek penyelenggaraan bernegara berulang kali d. Bersifat memperbaiki Undang-Undang Dasar e. Diterima oleh masyarakat 19. Prosedur dan tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal …. a. 27 d. 35 b. 28 e. 37 c. 30 20. Badan yang mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah …. a. BPUPKI d. MPRS b. PPKI e. DPRS c. KNPI 21. Negarawan China yang sangat berjasa dalam mengembangkan ajaran komunis di seantero dunia antara tahun 1893 – 1976 adalah …. a. Kon Fu Tsu d. Jian Ze Ming b. Heng Samrin e. Deng Xiao Ping c. Mao Tse Tung 22. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen terdiri dari …. a. Pembukaan dan Pasal-pasal d. Batang tubuh dan Penjelasan umum b. Pembukaan dan Batang tubuh e. Pembukaan dan Penjelasan pasal demi pasal c. Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan 23. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah …. a. Dasar negara sebagai pedoman konstitusi b. Konstitusi sebagai pedoman bagi dasar negara c. Dasar negara sebagai sumber pembentukan konstitusi d. Konstitusi sebagai sumber pembentukan dasar negara e. Dasar negara dan konstitusi mempunyai kedudukan yang sama 24. Perubahan amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR yaitu pada tahun .... a. 1999 d. 2001 b. 2002 e. 2000 c. 1998 25. Jika dicermati, tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergolong sulit. Ini karena …. a. Hanya dapat dilakukan oleh MPR b. Hanya dapat dilakukan oleh DPR dan DPD c. Hanya dapat dilakukan melalui penentuan pendapat rakyat referendum d. Memenuhi kuorum 2/3 anggota MPR harus hadir dan 2/3 yang hadir setuju e. Memenuhi kuorum 2/3 anggota MPR harus hadir dan 50% + 1 yang hadir setuju 26. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, mengikat hal-hal berikut ini, kecuali …. a. Penyelenggara negara d. Lembaga-lembaga negara b. Lembaga-lembaga regional e. WNA di manapun berada c. WNI di manapun berada 27. Kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah sebagai …. a. Kaidah negara yang fundamental d. Cita-cita politik bangsa b. Norma dasar dan pertama e. Filsafat politik negara c. Sumber hukum tertinggi 28. Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinyatakan sebagai …. a. Unsur pokok kaidah negara yang fundamental b. Dasar negara mengatur penyelenggaraan negara kehidupan ketatanegaraan di Indonesia c. Nilai dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia d. Dasar didirikannya negara Kesatuan Republik Indonesia e. Dasar yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat 29. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen adalah …. a. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, bagian pasal-pasal terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan tanpa penjelasan b. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, bagian pasal-pasal terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan tanpa penjelasan c. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, bagian pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan tanpa penjelasan d. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, bagian pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan dengan penjelasan e. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, bagian pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan tanpa penjelasan 30. Berikut ini yang merupakan fungsi utama Undang – Undang Dasar adalah …. a. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa negara agar sewenang -wenang terhadap rakyatnya b. Memberikan dasar hukum untuk perubahan masyarakat kearah yang lebih baik sesuai yang dicita- citakan c. Landasan dalam penyelenggaraan negara d. Melindungi hak asasi manusia bagi warga negara e. Sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan penjamin hak asasi manusia warga negaranya

PolriAjak Seluruh Stakeholder Cegah Terulangnya Penyekapan WNI. KASUS penyekapan 62 warga negara Indonesia di Sihanoukville, Kamboja, yang menggemparkan publik Tanah Air harus dicegah. Aparat kepolisian membutuhkan kerja sama dari semua pihak agar kasus itu tidak terulang lagi. Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistyanto mengatakan pihaknya Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Malang12 Juli 2022 2352Jawaban yang tepat adalah tidak taat asas dan aturan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia HAM dalam penyelenggaraan negara. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah, karena faktor aparat dan penindakannya yang tidak taat asas dan aturan, hal ini menyebabkan penegakan HAM di Indonesia menjadi tidak maksimal. Jadi, faktor aparat pemerintah dan penindakannya merupakan salah satu hambatan dalam penegakan ham di indonesia yaitu berupa tidak taat asas dan aturan.

FaktorAparat dan Penindakannya (Law Enforcement). TANTANGAN PENEGAKAN HAM : Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul "Deklarasi Indonesia Tentang HAM".

ADVERTISEMENT CONTINUE READING BELOW Penanganan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Walaupun masih banyak kekurangannya, namun pemerintah Indonesia juga selalu mengusahakan supaya hak-hak untuk rakyat di Indonesia bisa diwujudkan. Simak baik-baik pada artikel ini. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganannya Hak Asasi Manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993, yang kemudian dikukuhkan lagi melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000; Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliaasi sebagai alternative penyelesaian pelanggaran Ham diluar Pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM; Meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai upaya penanganan hak asasi manusia di Indonesia. Apakah kamu tahu apa itu hak asasi manusia ? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai HAM. Simak pengertiannya dibawah ini. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli Menurut C. De Rover mengemukakan hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang diterima manusia sejak kelahirannya sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi olehh negara, pemerintah dan setiap orang karna hak tersebut bersifat universal dan abadi. Moh. Yasir Alimim Dkk mengatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengatakan, bahwa hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Menurut M. Ali Zaidan mengatakan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan kesejahteraan, dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. Menurut Martenson, hak Asasi Manusia mempunyai arti sebagai those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being.” Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak ini manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak Asasi Manusia ini melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia, yang berarti juga bahwa keberadaan Hak Asasi Manusia ini lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia dan bukan karena keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang. Nah sekarang kita tahu apa itu ham dan bagaimana hak tersebut harus kita laksanakan dan tegakkan di Indonesia. Berikut ini adalah upaya-upaya penanganan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal sekolah/perguruan tinggi maupun non-formal kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Dalam mencapai upaya pencegahan pelanggaran atas HAM lembaga-lembaga pemerintah juga diharuskan tegas menjalankan supremasi hukum, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Perlunya social control dan lembaga politik terhadap dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Hambatan-hambatan dalam Upaya Penanganan Hak Asasi Manusia Hambatan dalam upaya penanganan Hak Asasi Manusia yang antara lain adalah 1 kondisi poleksosbud hankam; 2 faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan benar; 3 faktor kebijakan pemerintah; 4 faktor perangkat perundangan; 5 faktor aparat dan penindakannya. Dalam kondisi poleksosbudhankam, kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih belum menuju ke arah demokratis yang sebenarnya mempunyai andil yang besar terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Perekonomian yang belum mendukung dan belum sampai pada tingkat masyarakat yang sejahtera, pengangguran dari yang terdidik sampai pengangguran yang tidak terdidik, perbedaan peta berfikir yang ekstrim yang berdasarkan pada suku, agama, ras dan antar golongan, serta faktor keamanan dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau sebagai penghambat utama upaya penegakkan hak asasi manusia. Dalam faktor komunikasi dan informasi yang belum digunakan secara maksimal dan secara benar, komunikasi dan informasi yang akurat sangat penting, untuk mengambil dan menghasilkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak warga negara termasuk hak asasi manusia. Sementara itu, dalam faktor kebijakan pemerintah, tidak semua penguasa mempunyai kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia. Sering kali mereka lupa atau bahkan tidak menghiraukan masalah tentang hak-hak masyarakatdalam menentukan kebijakan. Dalam faktor perangkat perundangan, peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia di indonesia sudah banyak, namun dirasa masih belum cukup, termasuk yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Sebagai contoh adalah masalah interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi. Dalam faktor aparat dan penindakannya law enforcement, masih banyaknya permasalahan pada birokrasi pemerintahan Indonesia, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak, aparat penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja sering membuka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia harus berdampingan dengan Kewajiban Asasi Manusia Hak Asasi Manusia harus senantiasa berdampingan dengan Kewajiban Asasi Manusia, keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban Asasi manusia adalah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban untuk membangun dan mengembangkan kehidupan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya. Dalam pasal 28 J disebutkan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ayat 1. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ayat 2. Dari pasal 28 J tersebut jelas bahwa disamping hak asasi manusia, juga setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, yang mengandung arti bahwa setiap orang wajib memenuhi kewajiban asasinya. Karena setiap hak asasi melekat kewajiban asasi. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya, sebelum memenuhi apa yang yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Penutup Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penanganannya mulai menampakkan tanda-tanda kemajuan pada akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi. .