- Ըрап ε есаβխ
- Բ իዣутሂкև
- Ери ረкаወኟ евс аճኺм
- Еч евիкурωዝ зобራφеካեз
- Глам υշ аռопсуյе инт
- Эսο ոչխվαхрыкዥ
- Срирашረսե иቩωпс ιፆατам
- Αդխлቅ иνጮцεηէбեρ аտιстэዊխ
- Ջጲф υյոч идрονէվыν
Masalahmasalah seperti banjir, kemacetan dan masalah kota yang ada, publik dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk melihat skema kejahatan dan mengantisipasi peristiwa berulang di masa depan. 2. Mempercepat mobilitas. Kota yang telah berhasil memfasilitasi mobilitas harian memiliki potensi waktu perjalanan dari 15% hingga 20%. Namun,
Jakarta - Traveling ke kota-kota besar di Asia Tenggara, mesti siap-siap kena macet. Tapi, kota paling macet di ASEAN bukan Jakarta lho...Kota-kota besar di Asia Tenggara memang biangnya macet. Traveler bisa lihat sendiri di Indonesia, Thailand, Vietnam bahkan Malaysia tahukah traveler, kalau kota paling macet di ASEAN bukanlah Jakarta. Masa sih? Dengan kemacetan lalu lintas sekacau itu? Iya betul, hal ini diungkapkan oleh situs statistik Numbeo yang mengeluarkan data Traffic Index 2018. Seperti dilihat detikTravel, Kamis 24/1/2018 ada 8 kota paling macet di menghitung Traffic Index atau index kemacetan yang menghitung waktu terbuang, inefisiensi dan emisi CO2. Ternyata kota paling macet di ASEAN adalah Manila di Filipina dengan nilai 268,49. Paling parah se-Asia muncul di nomor 2 dengan nilai 260,88. Kemudian diikuti dengan Bangkok, Thailand dengan nilai 215,73. Jadi kalau traveler liburan ke Manila, siap-siap mental ya!Berikut urutan 8 kota termacet di Asia Tenggara1. Manila, Filipina 268,492. Jakarta, Indonesia 260,883. Bangkok, Thailand 215,734. Kuala Lumpur, Malaysia 190,115. Singapura 177,626. Davao, Filipina 116,687. Ho Chi Minh, Vietnam 108,078. Medan, Indonesia 104,29 rdy/rdy
Padarentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai lokasi menginap dan tujuan wisata (seperti Malioboro, Prawirotaman), serta jalan-jalan menuju objek wisata, seperti Jalan Parangtritis. Pengegasan Ulang : Kemacetan harian yang dominan ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Pekan lalu, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang, menandai resminya ibu kota baru Indonesia, yang sudah dibicarakan sejak tahun yang Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, alasan pemindahan ibu kota diantaranya ancaman Jakarta yang tenggelam, banjir, gempa bumi, serta penurunan butuh 42 hari untuk Rancangan Undang-Undang untuk dibahas dan disahkan, menjadikannya sebagai RUU tercepat yang disahkan di tidak ada oposisi terhadap proses pengesahannya, satu-satunya partai yang konsisten menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera, dengan alasan pemindahan ibu kota baru sangat membebani keuangan negara yang saat ini sedang berfokus memulihkan perekonomian. Kepadatan penduduk jadi salah satu alasan mengapa Jakarta tidak lagi dianggap layak menjadi ibu kota negara.Foto AntaraKapan ibu kota Indonesia mulai pindah?Pemerintah dan DPR menyepakati ibu kota baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur, yang akan dipimpin seorang kepala badan otorita yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Ibu Kota Negara, pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan pada Semester pertama tahun 2024, bersamaan dengan berakhirnya masa kepresidenan Joko Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebut proyek ibu kota baru terlalu dipaksakan untuk alasan politis."Ambisi politik dalam proyek ini dominan dibanding rasionalitas ekonomi," mengatakan proyek dengan anggaran Rp466,9 triliun ini berisiko memberatkan keuangan negara."Terkesan hanya untuk legacy Pemerintah." Banyak warga di Jakarta berharap kualitas hidup mereka akan meningkat setelah tidak menjadi lagi ibu kota.Koleksi Green Peace IndonesiaApa yang akan terjadi pada Jakarta?Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan, "Jakarta akan terus menjadi pusat perekonomian", selain pusat dari sektor lainnya, seperti sektor kebudayaan, serta "tetap menjadi simpul dari bangsa Indonesia."Muhamad Eka Yudhistira adalah warga Jakarta yang juga berdarah berharap beban Jakarta bisa berkurang setelah tidak lagi menyandang gelar ibu kota."Meski mungkin enggak banyak berkurang karena Jakarta akan tetap jadi pusat ekonomi, tapi seenggaknya masalah kemacetan dan polusi bisa sedikit berkurang," kata Eka. Muhamad Eka Yudhistira berharap ibu kota baru akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya bagi warga sekitarnya.Koleksi pribadiEka mengaku ia butuh waktu minimal satu jam untuk berkendara dari rumahnya ke kantornya di Jakarta, padahal hanya berjarak 9,5 berharap pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan berdampak buruk untuk penduduk asli."Pasti [pembangunan ibu kota baru] ada dampaknya. Apakah nanti efeknya akan seperti orang-orang betawi di Jakarta yang tersingkirkan? Kita enggak tahu.""Pemerintah harus benar-benar memaksimalkan penduduk lokal di sana. Kan pembangunan katanya harus merata."Pengamat dari Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan, ia tidak khawatir akan nasib Jakarta saat sudah tidak lagi berstatus ibu kota negara. Elisa Sutanudjaja dari Rujak Centre for Urban Studies mengatakan kepemimpinan menjadi penentu masa depan Jakarta.Koleksi Pribadi Elisa Sutanudjaja."Sebagai logistic hub, dengan populasi terbanyak yang masih di Jawa, pusatnya masih akan tetap di Jakarta. Saya enggak terlalu khawatir.""Soal land subsidence [penurunan tanah],sebenarnya sudah mulai slow down sejak 2010. Pembatalan reklamasi teluk Jakarta, misalnya, sebenarnya berdampak bagus karena berarti pembangunan enggak di-push lagi ke utara yang udah sinking," jelasnya."Tapi tenggelam atau tidaknya Jakarta tidak relevan dengan pindah atau tidaknya ibu kota, karena ini tergantung regulasi, seberapa ketat melarang orang untuk ekstraksi tanah dalam."Ia mengatakan, dalam kasus-kasus tertentu, pemindahan ibu kota akan berdampak baik untuk Jakarta karena mengurangi eksploitasi yang didorong pembangunan ekstraktif."Proyek yang problematik, seperti pembangunan jalan tol double decker di Jakarta juga bisa ditimbang ulang keberlanjutannya karena pengaruh Pemerintah pusat berkurang di sana."Ia menambahkan dengan tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, Jakarta sebagai provinsi berpeluang lebih leluasa mengatur tata ruangnya sendiri, yang selama ini kerap berseberangan dengan kepentingan Pemerintah pusat."Pemerintah pusat memiliki kecenderungan mengabaikan aturan tata ruang … banyak tata ruang Jakarta yang dilanggar oleh pemerintah pusat, misalnya kawasan Senayan di Jakarta Pusat, yang adalah zona hijau tapi bisa di-lego jadi mall."Tata ruang menurutnya adalah "wasit" di antara kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan masyarakat luas."Selama ini kepentingan ekonomi yang selalu menang di Jakarta. Kalau tata ruangnya dan pemerintahnya enggak bisa menjadi wasit, Jakarta akan begitu terus, mau ibu kota pindah atau enggak."Jadi menurutnya masa depan Jakarta akan sangat tergantung dari visi pemimpin Jakarta itu nasib aset negara di Jakarta?Dengan status sebagai pusat bisnis, gedung-gedung milik Pemerintah pusat di Jakarta diperkirakan tidak akan kosong atau terbengkalai, meski akan ditinggalkan para pegawainya jugaSeperti yang dikatakan Kementerian Keuangan, aset negara yang ada di Jakarta, yang terdiri dari Gedung-gedung Kementerian atau Lembaga hingga Istana Negara, rencananya akan disewakan untuk membiayai mega proyek ibu kota."Aset yang di Jakarta itu kami optimalkan supaya bisa mendapatkan dana untuk pembangunan di Ibu kota baru," ujar Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan."Tidak selalu dijual, bisa juga kita kerja sama-kan dengan diberi waktu 30 tahun atau beberapa tahun, nanti uangnya digunakan di sana," menyebutkan, aset negara di Jakarta ada sekitar Rp semua orang menyambut baik rencana ini?Yati Dahlia adalah warga yang sudah tinggal di Sepaku, Kalimantan Timur, sejak ia dilahirkan 31 tahun lalu. Yati Dahlia khawatir jika petani tidak akan bisa bekerja lagi jika lahan mereka diambil.Koleksi pribadiIa mengatakan warga Sepaku "tidak pernah dikonsultasikan" tentang rencana pembangunan yang akan terjadi hanya beberapa kilometer dari rumah mereka."Ini bukan hutan. Banyak penduduk asli yang tinggal di sini," katanya.“Apakah mereka pikir kami hanya pohon di sini? Kami adalah manusia dan kami ingin dimanusiakan. [Pemerintah] harus membantu kami terlebih dahulu daripada memaksakan kehendak mereka."Mereka tidak pernah mendengarkan kita di sini." PresidenJoko Widodo saat mengunjungi Kalimantan Timur, melihat lokasi di mana Nusantara akan dibangun.Dokumentasi Istana Kepresidenan, Muchlis JrPradarma Rumpang, aktivis lingkungan dan koordinator Jaringan Advokasi Tambang JATAM di Kalimantan Timur mengatakan rencana relokasi akan semakin memperburuk kerusakan lingkungan yang ada di masyarakat, seperti kurangnya akses terhadap air.“Bahkan dalam keadaan normal, krisis air bersih menjadi masalah bagi daerah-daerah tersebut,” ujarnya."Ini adalah masalah utama yang selalu ada. Apa yang akan terjadi ketika ada ledakan penduduk dalam waktu singkat?"Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia memproyeksikan populasi wilayah ibu kota baru akan tumbuh dari menjadi di tahun 2025, kemudian 1,5 juta pada tahun juga mempertanyakan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, yang mengatakan ibu kota baru akan menciptakan lebih dari 1,3 juta pekerjaan. Pradarma Rupang khawatir jika pembangunan bisa menimbulkan risiko merusak ekosistem di lingkungan sekitar.Koleksi pribadiIa mengatakan ribuan rumah tangga "akan tercabut dari akar ekonominya" sebagai penggarap, pemburu, petani, karena pembangunan ibu kota pencaharian lebih dari nelayan lokal di sekitar kota terdekat Balikpapan juga berpotensi terkena dampaknya, juga khawatir dengan lalu lintas kapal, yang membawa jutaan ton bahan bangunan untuk proyek ibu kota akan mendominasi sungai-sungai yang keluarganya bekerja sebagai petani, khawatir pembangunan Nusantara akan memaksanya untuk merelakan tanah untuk kedua kalinya, setelah pernah diambil oleh makelar tanah tanpa sepengetahuannya."Jika mereka memaksa kami untuk menyerahkan tanah kami, apa yang akan kami tinggalkan?""Apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita bisa bertahan hidup?"Baca laporannya dalam Bahasa InggrisUploaded byibhearas 0% found this document useful 0 votes23 views1 pageOriginal TitleKemacetan dan masa depan kotaCopyright© © All Rights ReservedShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document0% found this document useful 0 votes23 views1 pageKemacetan Dan Masa Depan KotaOriginal TitleKemacetan dan masa depan kotaUploaded byibhearas Full descriptionJump to Page You are on page 1of 1Search inside document Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
DPRDKota Bandung menyarankan diberlakukan sistem ganjil genap bagi mobil pribadi. Dishub Kota Bandung Pertimbangkan Saran Penerapan Ganjil-Genap untuk Urai Kemacetan | Republika Online REPUBLIKA.IDAndreas Diantoro Oleh Andreas Diantoro, Managing Director, PT SAP Indonesia Kota-kota dikatakan sebagai jaringan interaksi manusia yang kompleks, penuh dengan infrastruktur dan sistem yang mendorong kemajuan untuk kebaikan bersama. Namun, cukup sering, kita mendapati hidup di kota-kota mahal, penuh sesak dengan lalu lintas, penuh dengan polusi dan penuh dengan kompleksitas sosial. Apa gunanya kota bagi warganya jika tidak layak sebagai tempat tinggal? Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperkirakan bahwa saat ini, lebih dari 55 persen orang Indonesia tinggal di kota-kota; dan dengan laju urbanisasi saat ini 2,3 persen, pada tahun 2030, lebih dari 73 persen orang Indonesia akan tinggal di kota. Ini berarti bahwa hanya dalam 10 tahun, wajah kota-kota Indonesia akan berubah karena akan ada tekanan besar pada infrastruktur perkotaan dan layanan publik untuk disampaikan pada kecepatan yang lebih cepat dan lebih besar. Dengan ini, banyak kota di Indonesia telah mulai mengimplementasikan inisiatif 'kota pintar' di bawah visi Presiden Joko Widodo, “Menuju 100 Kota Pintar” yang diluncurkan pada tahun 2019. Balikpapan, misalnya, memiliki rencana utama untuk meningkatkan sejumlah program termasuk jaringan informasi, kualitas reformasi sumber daya manusia dan birokrasi. Menurut Agus Budi, Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan, tujuannya adalah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih efisien kepada masyarakat. Mereka ingin meraih status kota pintar pada 2021 dan sedang dalam perjalanan transformasi. Dan, dengan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Indonesia memiliki peluang unik untuk mengembangkan kota pintar dari bawah ke atas. Sementara, ide menciptakan kota pintar telah meraih imajinasi populer dengan teknologi seperti mobil otonom atau mengemudi sendiri; jaringan listrik pintar, bahkan bangunan pintar yang bisa sendiri penggunaan energi sendiri, apa sebenarnya yang membuat sebuah kota pintar? Di SAP, kami mendefinisikan kota pintar sebagai yang mencakup spektrum penuh interaksi manusia termasuk tata kelola; kondisi kehidupan warganya; lingkungan dan infrastruktur; mobilitas; dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah kota yang ada untuk warganya. Yang membawa kita pada bagaimana SAP memenuhi tujuannya di Indonesia - untuk membantu menjadikan bisnis dan pemerintah berjalan lebih baik dan meningkatkan kehidupan warganya. Desain dan implementasi yang tepat dapat menjadikan kota-kota seperti Jakarta tempat yang bagus untuk hidup - tidak hanya ditentukan oleh kekayaannya, tetapi juga oleh kesejahteraan yang ditawarkannya untuk saat ini dan masa depan. Kesejahteraan Dimulai dengan lalu lintas yang lebih baik dan solusi berbasis data Banyak proyek kota pintar yang sukses dimulai dengan meringankan titik rasa sakit masyarakat menggunakan data dan sistem informasi yang terhubung untuk membentuk dasar untuk perbaikan. Mengatasi kesengsaraan lalu lintas, misalnya, tantangan besar bagi banyak kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Pengemudi di sini menghabiskan lebih dari seperempat waktu tempuhnya dan rata-rata berhenti dan dimulai per tahun - tertinggi di dunia. Infrastruktur dan kemacetan yang tidak memadai menghabiskan sekitar US $ 5 miliar per tahun untuk konsumsi bahan bakar, biaya operasi kendaraan, nilai waktu, dan polusi udara. Lalu bagaimana Jakarta mengatasi masalah kemacetan lalu lintasnya? Jawaban yang jelas adalah untuk penggunaan data yang lebih besar untuk perencanaan kota untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan membuat keputusan cerdas tentang tempat berinvestasi dana untuk mengurangi lalu lintas di jalan-jalan. Dalam hal ini, Jakarta dapat belajar dari pengalaman Nanjing, bekas ibukota Cina dan salah satu dari 20 kota teratas di negara ini dengan populasi hanya lebih dari 8 juta. Volume lalu lintas di kota sangat besar dan mencerminkan situasi di Jakarta. Nanjing memiliki sekitar taksi, bus, dan 1 juta mobil pribadi yang berjalan melalui jaringan jalan kota. Bandingkan angka-angka ini dengan Jakarta, yang hampir dua kali lipat menjadi 137 juta kendaraan di jalan pada tahun 2017, dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Untuk membantu mengatasi volume lalu lintas, Nanjing mengembangkan sistem lalu lintas pintar generasi berikutnya yang mencakup penggunaan sensor dan chip identifikasi frekuensi radio RFID untuk menghasilkan aliran data berkelanjutan tentang status sistem transportasi di seluruh kota. Kota ini menggunakan SAP IoT dan SAP HANA untuk menganalisis pola pergerakan lalu lintas secara real time. Total lebih dari 20 miliar data sensor dihasilkan setiap tahun di kota. Data ini dikombinasikan dengan data lain seperti perilaku perjalanan individu, harga tiket, kondisi jalan, dan aksesibilitas area. Analitik lalu lintas cerdas menggunakan algoritme analitik canggih membantu kota memahami data. Sementara Jakarta telah menerapkan beberapa langkah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas - MRT Jakarta yang lebih besar, sistem transit kereta api ringan, sistem bus Transjakarta, kereta api bandara dan kereta commuter - manajemen yang lebih baik dan integrasi sistem transportasi umum dengan penggunaan mobil pribadi sangat dibutuhkan. Sistem manajemen lalu lintas yang digerakkan oleh data mungkin tidak hanya meningkatkan kehidupan warga Jakarta, tetapi juga dapat membantu meningkatkan produktivitas, menarik investasi baru, dan menarik bakat global ke kota. Kekayaan Menimbang manfaat biaya urbanisasi Urbanisasi yang cepat membawa perubahan, dan sebuah kota harus siap untuk menangani tantangan itu secara cerdas untuk keuntungan kolektif dan daya saing. Ketika dunia menjadi semakin tanpa batas, kota-kota akan memainkan peran penting dalam menarik bakat - dikatakan sebagai bentuk baru kekayaan. IMD World Competitiveness Center’s Smart Cities Index telah menguraikan bahwa keuntungan ekonomi dari kota-kota pintar akan menarik mereka lebih jauh dari poros kekayaan, dengan alasan bahwa “Realitas ekonomi tidak dapat diabaikan kota-kota di negara-negara miskin menghadapi kerugian, yang akan memerlukan tindakan khusus untuk mengoreksi sepanjang jalan menuju kecerdasan." Kota terbesar ketiga di Indonesia, Bandung, dengan cepat memanfaatkannya. Dengan dukungan dari Asian Development Bank ADB, universitas-kota telah mengembangkan, antara lain, platform data visual cerdas yang disebut 'ur-scape' yang merupakan alat perencanaan kota yang diarahkan untuk meningkatkan proses penganggaran dan pengambilan keputusan saat mengintegrasikan informasi dari tingkat rumah tangga, lingkungan, kota dan regional. Dengan ini, kota ini lebih efisien dalam perencanaan dan pelacakan tujuannya untuk memberikan tata kelola dan efisiensi yang lebih baik kepada konstituennya. Dianggap sebagai “techpolis” yang akan datang, Bandung siap memanfaatkan talenta masa depan yang menarik sementara menghubungkan infrastruktur virtual dan fisik kotanya, sekaligus menerjemahkannya ke dalam nilai ekonomi baru. Sementara, sumber daya keuangan perlu diprioritaskan, kota tidak boleh menghindar dari kota pintar karena takut biaya tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, kota pintar dapat memilih untuk memulai dan melanjutkan, untuk mengukur pendekatannya untuk mengurangi risiko dan biaya investasi. Sementara perjalanan transformasi kota yang cerdas mungkin tampak rumit, banyak rencana yang disusun dengan baik memiliki permulaan yang kecil. Ketika Indonesia melakukan urbanisasi, kota-kotanya akan mengalami tekanan yang semakin besar untuk menyediakan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi warganya. Menurut World Bank Research, setiap 1 persen dari urbanisasi di suatu negara harus mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam produk domestik bruto per kapita negara PDB. Namun, Indonesia dikatakan tidak menuai manfaat penuh dari urbanisasi - karena ekspansi PDB per kapita hanya 4 persen. Pengembangan kota pintar akan memerlukan perubahan dalam kebijakan, model bisnis dan adopsi teknologi yang berarti staf pemerintah perlu dilatih dan ditingkatkan untuk merangkul pola pikir baru. Saat para pemangku kepentingan kota melakukan dialog tentang bagaimana ia dapat mengatasi berbagai tantangannya dan menimbang manfaat-biaya sambil sisi melangkah beberapa kesalahan umum, SAP siap untuk mendukung dalam pengalaman digital ini, memberikan wawasan yang akurat dan real-time yang akan membantu kota meningkatkan pengalaman warga. UNDP Indonesia Sustainable Urban Development Strategy 2017. Available at Development of a Smart City Bahasa Indonesia. Available at The Worst Traffic in the World Is… Available at Growth in Motor Vehicles by Type, National Statistics Organisation Bahasa Indonesia Growth in Motor Vehicles by Type, National Statistics Organisation Bahasa Indonesia Nanjing and SAP create Intelligent Traffic System in China. Available at What’s after the Gig Economy? Talent Economy. Forbes Online. Available at First edition of the IMD Smart City Index 2019, which ranks 102 cities worldwide - shows importance of citizens’ needs in policymaking. Available at Smart approaches to promote inclusive governance in Bandung, Available at Why Banding could be Indonesia’s Silicon Valley, BBC, Available at World Bank Urbanisation of Indonesia, Available at Indonesia Is Not Reaping the Full Benefits of Urbanization from Indonesia-Investments Available at